PERJUANGAN KEMERDEKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Perang Pasifik semakin berkecamuk. Tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika serikat semakin mantap, sementara Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri.

Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut.

a. Wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makasar, meliputi

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.

b. Wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi Jawa, Madura, Sumatra dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat (Vietnam).

Serangan tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia. Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal

20 Oktober 1944. Jendral Douglas Mac Arthur, Panglima armada Angkatan

Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan leyte (Filipina). Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944 Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di pulau Leyte.

Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengijinkan pengibaran bendera Merah Putih di samping bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.

A.Persiapan Proklamasi

Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Angkatan perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utamanya. Ibukotanya sendiri, Tokyo, boleh dikatakan sudah hancur menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan terjepit, pemerintah Jepang memberikan “kemerdekaan” kepada negeri-negeri yang merupakan front terdepan, yakni

Birma dan Filipina. Tetapi kemudian kedua bangsa itu memproklamasikan lagi kemerdekaannya lepas dari Jepang. Adapun kepada Indonesia baru diberikan janji “kemerdekaan” di kelak kemudian hari. Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bantuan rakyat Indonesia menghadapi Amerika Serikat, apabila mereka menyerbu Indonesia. Dan saat itu tiba pada pertengahan tahun 1945 ketika tentara Serikat mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Dalam keadaan yang gawat ini, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa membentuk sebuah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai). Badan itu beranggotakan tokoh- tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari segenap daerah dan aliran dan meliputi pula Soekarno- Hatta.

Sebagai ketuanya ditunjuk dr. Radjiman Wedyodiningrat seorang nasionalis tua, dengan dua orang wakil ketua, yang

seorang dari Indonesia dan yang lain orang Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan anggota Dokuritsu Junbi Cosakai, sedangkan persidangan pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Persidangan pertama itu dipusatkan kepada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang 29

Mei, Mr. Muh. Yamin di dalam pidatonya mengemukakan lima azas dan

dasar negara kebangsaan Republik Indonesia berikut ini.

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ke-Tuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Kemudian pada tanggal 1 Juni, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya mengenai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang juga terdiri atas 5 azas berikut.

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ia menambahkan pula nama Pancasila kepada kelima azas itu yang dikataknnya “atas usul seorang teman ahli bahasa”.

Sesudah persidangan pertama itu, Dokuritsu Junbi Cosakai menunda persidangannya sampai bulan juli. Sementara itu pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggotanya yaitu : Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakkir, Wachid hasyim, H. Agus salim dan Abikusno TjokroSuyoso membentuk suatu panitia kecil.

Panitia kecil ini menghasilkan suatu dokumen yang berisi rumusan azas dan

tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini kemudian dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” sesuai dengan penamaan Muh. Yamin. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Dokuritsu Junbi Cosakai dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 7 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman dipanggil oleh Panglima tertinggi Mandala Selatan Jepang yang membawahi seluruh Asia Tenggara, yakni Marsekal Darat Hisaici Terauci ke markas besarnya di Dalat (Vietnam selatan). Kepada ketiga pemimpin Indonesia itu, disampaikan oleh Marsekal Terauci bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

persoalan siapa yang sebaiknya menandatangani Proklamasi ini. Sukarni yang mengusulkan agar teks proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Usul itu diterima oleh seluruh hadirin, dan konsep itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta inilah yang merupakan naskah proklamasi yang otentik (sejati). Malam itu juga diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di tempat kediaman Ir. Soekarno, yaitu Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jl. Proklamasi).

B. Pembentukan dan Perkembangan Awal RI

Proklamasi dan Kehidupan Politik

Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan- persiapan di rumah Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani

bersama dengan Moh. Hatta :

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting berikut.

1.      Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu

Junbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945)

2.      Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.

3.      Dalam masa eralihan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk “Komite Nasional Indonesia Pusat” (KNPI). KNPI akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 propinsi yang masing- masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Propinsi-propinsi itu adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).

Untuk menjaga keamanan, telah dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada masing-masing daerah sebagai munsur dari pada KNI daerah. Pemerintah dengan sengaja tidak mau segera membentuk sebuah tentara nasional, karena khawatir bahwa hal itu akan menimbulkan kecurigaan dan sikap permusuhan dari pihak serikat. Para pemuda merasa tidak puas dengan kebijaksanaan pemerintah ini. Mereka berpendapat bahwa Pemerintah harus segera membentuk sebuah tentara nasional sebagai aparat kekuasaan negara yang

baru itu. Golongan pemuda yang tidak puas itu sebagian membentuk badan-

badan perjuangan. Sebaliknya pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, KNIL dan anggota badan-badan semi militer, memutuskan untuk memasuki BKR di daerahnya masing-masing dan menjadikan badan itu wahana bagi perjuangan bersenjata menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka menganggap dirinya pejuang, sama dengan pemuda-pemuda yang membentuk badan- badan perjuangan.

Pada bulan oktober golongan sosialis dibawah pimpinan Sutan Sahrir dan Amir Syarifudin berhasil menyusun kekuatan di dalam KNIP dan mendorong dibentuknya sebuah Badan Pekerja yang kemudian dikenal dengan sebutan BP-KNIP. Langkah berikutnya adalah mendesak terbentuknya sebuah kabinet parlementer di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri (suatu hal yang menyimpang dari UUD 1945). Tidak mengherankan bahwa yang diangkat sebagai perdana menteri adalah tokoh sosialis, mula Syahrir dan kemudian Amir Syarifudin.

Perkembangan politik selanjutnya adalah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil presiden Hatta yang mencanangkan pembentukan partai-partai politik. Maka terbentuklah partai-partai seperti cendawan di musim hujan.

Kehidupan Ekonomi

Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh potensi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang. RI yang baru berdiri mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari zaman pendudukan Jepang itu. Inflasi yang hebat diwarisi oleh negara yang baru berumur beberapa hari itu. Sumber inflasi adalah beredarnya uang rupiah Jepang secara tidak terkendali, sedangkan Republik belum dapat menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku, karena belum memiliki uang sendiri sebagai penggantinya. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk sangat kurang, sedangkan p[engeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu, Pemerintah mengambil kebijaksanaan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI yakni : uang De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang Jepang. Keadaan yang sulit ini ditambah lagi dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda.

sambutan dari rakyat sehingga jumlah uang terkumpul meliputi 500 juta rupiah. Jumlah sebanyak ini tentu menambah kas pemerintah dan juga menunjukkan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dan aparatnya. Dalam pada itu pihak serikat mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang

Jepang. NICA adalah Netherlands Indies Civil Administration, yang merupakan

pendahulu dari pada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. PemerintAh menyarankan kepada rakyat untuk tidak menggunakan uang NICA sebagai alat pembayaran. Selanjutnya pemerintah pada bulan oktober 1946 mengeluarkan uang kertas RI yang terkenal dengan nama ORI. Karena uang Jepang telah merosot harganya maka nilai tukarnya disesuaikan, yaitu 1000 rupiah uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah uang ori. Dalam pada itu ekonomi Indonesia semakin payah. Pendapatan Pemerintah tidak sebanding dengan pengeluaran. Hasil produksi pertanian dan perkebunan sebagian besar tidak dapat dieksport. Pemerintah semata-mata

bergantung pada produksi petani. Produksi pertanian merupakan dasar pokok dari pada kehidupan ekonomi Indonesia. Bahkan pada waktu itu hasil

pertanian Indonesia mencapai kelebihan sebanyak 400.000 ton beras. Itulah

sebabnya pemerintah memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda oleh bahaya kelaparan sebanyak 500.000 ton. Tindakan pemerintah ini lebih didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun secara politis tindakan tersebut mdenegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia. Apalagi karena India paling aktif membantu perjuangan Indonesia di forum internasional, terutama dalam rangka solidaritas bangsa-bangsa Asia. Usaha lain dari Pemerintah adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri antara lain dengan jalan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri antara lain dengan jalan mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika. Tetapi karena kuatnya blokade Belanda maka sebagian dari kapal dagang swasta yang dikirimkan itu ditangkap oleh Belanda. Sebagai jalan keluar maka pemerintah mengalihkan kegiatan perdagangannya dari pulau Jawa ke pulau Sumatra. Selama tahun 1946 pelabuhan di Sumatra yang dikuasai penuh oleh Belanda baru pelabuhan Belawan saja. Dari Sumatra dieksport karet ke Singapura dalam jumlah yang besar, yang hasilnya ikut membantu keuangan pemerintah. Juga diusahakan kembali pabrik-pabrik gula yang menghasilkan bahan eksport terpenting. Hasil eksport gula kemudian ditukar dengan kebutuhan seperti pakaian dari luar negeri. Seluruh perkebunan bekas milik Belanda dan Jepang diusahakan kembali oleh pemerintah untuk ikut memperbaiki ekonomi Indonesia. Pada tahun 1948 pemerintah melancarkan rekonstruksi-rasionalisasi Angkatan Perang. Tenaga bekas Angkatan Perang ini kemudian disalurkan ke bidang pembangunan, antara lain untuk membuka tanah yang kosong di Sumatra Timur. Juga direncanakan

untuk mengadakan transmigrasi ke daerah luar Jawa. Dalam waktu 10 tahun sebanyak 20 juta penduduk Jawa harus dipindahkan ke Sumatra dalam rangka transmigrasi. Tetapi rencana itu belum sempat dilaksanakan selama Republik masih diancam oleh kolonialisme Belanda.